Waduh…Buruh dan PNS, juga dengan Pengusaha Lainnya Sudah Mulai Coba Dibenturkan

Kategori: Opini*

[RR1online]:

ADA statement yang saya anggap bodoh dari seorang pengusaha, bahkan sangat bodoh.

Seperti yang dilansir detik.com. ini dia statement-nya: “Ini nggak fair, gaji golongan IA PNS saja Rp 1,2 juta/bulan, sedangkan upah buruh sudah Rp 2,4 juta/bulan (di Jakarta). Ini masalah keadilan,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Anton Supit dalam diskusi ‘Polemik’ soal Upah Minimum Provinsi (UMP) di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Pernyataanya seperti itu, saya yakin, sangat mengusik pemikiran para buruh dan para PNS (termasuk TNI-Polri), bahkan bisa memancing kegaduhan dengan saling bela-membela diri terhadap “profesi” masing-masing pihak. Dan akibatnya, mereka pun semuanya akan benci-membenci dan saling merendahkan satu sama lainnya.

Saya pikir, pengusaha yang melontarkan statement bodoh seperti itu adalah pengusaha yang hanya ingin cari aman, yang ujung-ujungnya hanya bisa menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya saja.

Sehingga ada dua kemungkinan tipe pengusaha pelontar statement itu. Yakni, kalau dia tidak bodoh, maka sudah pasti ia adalah pecundang yang sengaja ingin mengadu-domba para buruh dan PNS (termasuk TNI-Polri). Jika kedua-duanya bukan, maka boleh jadi pengusaha itu diperalat oleh sebuah laten dari pihak tertentu. Tetapi tetap saja dasarnya bodoh.

Pernyataan dari seorang pengusaha yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengurus teras pada sebuah asosiasi pengusaha itu, menurut saya, sangat menciderai hati kedua-belah pihak (buruh dan PNS). Sebab, memang tidak semua buruh berada pada garis kesusahan hidup, begitu pun dengan kondisi ekonomi PNS yang juga tidak seluruhnya berada dalam garis kemapanan.

Harusnya, pengusaha tersebut bisa dengan cerdas dan bijak menempat suatu masalah pada posisi substansialnya tanpa melibatkan dan mengusik pihak lainnya. Artinya, jika ini adalah persoalan buruh, maka jangan melibatkan PNS dengan serta-merta membanding-bandingkannya satu sama lain. Masalah buruh adalah persoalan tersendiri, tak bisa dicampur-adukkan atau diseret masalahnya untuk memasuki ruang lingkup PNS.

Sebab, gaji dan tunjangan PNS sudah diatur sejak dulu oleh pemerintah dalam sebuah ketentuan. Yakni, saat ini bisa dilihat pada Lampiran Peraturan Pemerintah RI No.22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pada lampiran peraturan itu, disebutkan Gaji PNS Golongan Ia, bukan seperti yang dikatakan oleh pengusaha tersebut, tetapi tepatnya yang benar adalah Rp. 1.323.000 (masa kerja 0-1 tahun). Lihat tabel gambar di bawah.

Tabel di atas adalah gaji pokok PNS, dan itu belum termasuk tunjangan. Kalau bicara tunjangan, PNS memang pekerjaan yang sangat basah. Tunjangan ini merupakan imbalan kerja di luar gaji yang dapat diwujudkan berupa honorarium, tunjangan tetap (tunjangan beras, tunjangan keluarga, dan tunjangan-tunjangan lainnya), pun ada insentif, bonus atas prestasi, pesangon, atau pensiun. Sedangkan PNS di daerah berlaku ketentuan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang tertuang dalam SK Gubernur di daerah masing-masing.

Sehingga, selama ini, gaji pokok PNS memang terbilang kecil seperti pada golongan 1a (terendah) Rp. Rp. 1.323.000, dan yang tertinggi golongan IVe Rp. 5.002.000, tetapi pada kenyataannya mendapatkan penghasilan tambahan dari berbagai honor.

Dikutip detikFinance dari beberapa data di Kementerian PAN & RB, Selasa (30/4/2013) berikut besaran tunjangan kinerja bagi PNS berdasarkan grade dan jabatannya.
a. Eselon I : Grade 15-17 : Rp 19.360.000
b. Eselon II : Grade 13-14 : Rp 7.529.000
c. Eselon III : Grade 10-12 : Rp 4.819.000
d. Eselon IV : Grade 5-9 : Rp 2.915.000
e. Jabatan Fungsional : Grade 6-9 : Rp 2.585.000
f. Jabatan Fungsional Umum : Grade 1-5 : Rp 1.730.000

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mencontohkan pejabat eselon I mendapat tunjangan Rp 19 juta lebih. “Ditambah dengan tunjangan lain, penghasilannya tidak kurang dari Rp 30 juta sebulan,” jelas Azwar. Seperti dilansir detik.com.

Sungguh angka penghasilan fantastis jika memang ingin benar-benar dibandingkan dengan gaji para buruh yang saat ini hanya menuntut kenaikan gaji hingga Rp.3,7 juta/bulan.

Jadi, ada baiknya, para pengusaha janganlah membanding-bandingkan gaji buruh dengan PNS. Apalagi secara spesifik banyak yang bisa dijadikan sebagai pembeda antara buruh dan PNS. Misalnya, menurut saya, makna gaji  dan penghasilan itu adalah dua kata yang memiliki pemahaman yang berbeda. Artinya, gaji dan penghasilan itu tidak sama maknanya.

Buruh dalam hal ini memang hanya menerima gaji, sementara PNS selain mendapat gaji juga memperoleh penghasilan lain berupa tunjangan (PNS nakal bahkan ada yang menjadi calo proyek untuk mendapatkan fee).

Makanya, sejak dulu hingga kemarin, minat orang untuk menjadi PNS itu sangat membludak jumlahnya dan selalu menjadi ambisi dari para pencari kerja, sampai-sampai tak sedikit yang siap membayar hingga puluhan juta rupiah demi menjadi seorang PNS.

Jadi sangat bodohlah orang yang ingin membanding-bandingkan gaji buruh dengan penghasilan para PNS (TNI-Polri). Kasihan buruh dan kasihan juga PNS jika ingin dibenturkan dan diadu-domba seperti itu. Sebab, sejauh ini ada juga PNS (meski tak seberapa jumlahnya) yang benar-benar mengabdi bukan semata karena ingin mendapatkan kekayaan seperti para pejabat korup yang kebanyakan.

Berikut akibat dari kebodohan pengusaha itu yang telah membanding-bandingkan antara dunia “pegawai swasta” dan dunia “pegawai negeri”, yakni kedua belah-pihak saling memberi komentar yang saling merendahkan yang mengarah kepada kebencian satu sama lain. Seperti dikutip dari detik.com, di antaranya:

Caesar Binti Soemarno @caesar.soemarno: “Mohon jangan dibandingkan! Buruh kan kerjanya berat all out 8 jam, mereka tidak dapat tunjangan, pensiun dan resiko di PHK tinggi. Wajar kalau mereka dapat 2,4 juta, kalau PNS mereka kerjanya enak, tunjangan tinggi, jaminan hari tua dll dan mungkin uang yang diterima bisa lebih dari itu karena banyak tunjangan. Jadi mohon para pengusaha yang membuat pernyataan seperti itu di survey dulu. Anda butuh buruh, jadi perlakukan mereka dengan baik karena mereka juga butuh kehidupan yang layak. Terima kasih.”

Aku_juga_manusia: “Nih pengusaha bikin gw salut…mungkin cuma lulusan SD tapi sukses jadi pengusaha…tp kalo soal ngomongnya kayak gitu…wajar ya…ikutin pendidikannya… emang pns elo yg gaji? rela lo gaji buruh kayak pns tp kerjanya boleh semaunya…trus korupsinya miliaran…??”

Jenov @jenov: “Gaji pns dr uang negara dr pajak dr gaji buruh…bahkan pns yg sdh pensiun msh d gaji pdahal sdh tdk produktiv/menghasilkan beda sma buruh pensiun ya udah gak ada pensiun/gak dpat gaji, silahkan bandingkan kinerja dan produktivitas pns dgn buruh….”

lasmojo @lasmojo: “buruh sialan,,,,, lihat kami para ekonomi lemah pengen mandiri, buka toko, buka bengkel, cuci mobil, kalo kami menggaji 2,4 modarr.. usaha kita”

Tufy Black Less @tuffyputra: “Hahahah ada2 aja bandingin dengan PNS … PNS tuh pemalas pemangku nasib ,, dan PNS itu ambil pajak dari BURUH ….. Dan PNS itu Pemalas sedngkan buruh ,, semalas apapun pasti di dalam area pabrik dan bekerja , sampe2 gak ketemu matahari”

Yovan Moningka @yovan.moningka: “Hallo,pak anton stupit atau apalah margamu,pns itu di tanggung negare sedangkan kite ditanggung nerake.jadi klo ente ngomong pake otak….!”

mbahmoo5@yahoo.com @mbahmoo5@yahoo.com: “pak, kalau menolak kenaikan upah buruh ya tolak aja. jgn melibatkan upah PNS. bapak mau nggak tetap bayar gaji buruh kalau dah pensiun kayak PNS? bapak siap nggak kalau nantinya buruh itu semau gue kayak PNS. yang jam 10 pagi dah nongkrong di mall?”

kim @kim: “Upah Naik, Dollar Naik, Investor kabur, Buruh ngangur, vietnam, ,Myanmar, Kamboja, mereka kebagian rejeki gara2 kita….. kita lagi dimainkan pihak luar dan pemerintahnya hanya diam2 saja. Ampoen Minah……”

Nurlail: “Seharusnya pa anton tidak berbicara sembarangan, krn bapak tidak berada pada posisi sebagai buruh, yang kerja full time libur susah, sakit gaji dipotong dibandingkan dengan pns yang bisa ambil libur kapan aja jam 12 sudah ada di mall, tiap thn habisin anggaran, kalau memang pns tidak enak kenapa setiap penerimaan tahun seabreg abreg yang mau jadi pns sampai rela bayar puluhan juta jadi pns, krn apa pa pns sakit berbulan bulan tetap dibayar, memang tidak semua pns santai semuanya tergantung..”

Rinkelburst @rinkelburst: “Bilang saja sama buruh-buruh yang terhormat itu, kalau mau gaji besar, sekolah sampai sarjana, baru minta gaji sebesar itu, jangan minta yang tidak-tidak tapi kompetensi berada di tingkat bawah.”

Selanjutnya, menyikapi hal tersebut, Rizal Ramli selaku Ketua Umum Kadin melihat ini hanyalah persoalan buruh dan pengusaha (bukan PNS). Ia menyatakan, pengusaha dan buruh bukanlah pihak yang seharusnya diposisikan berhadapan sebagai lawan. Justru pengusaha dan buruh adalah dua potensi yang harus disinergikan untuk membangun ekonomi Indonesia.

“Jangan lagi benturkan pengusaha dan buruh. Kalau buruh dan pengusaha bisa bersinergi akan mampu membawa Indonesia menjadi raksasa Asia yang tumbuh di atas 10 persen dalam beberapa dekade ke depan,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, DR. Rizal Ramli, saat membuka Munas VII Kadin Indonesia, di Hotel Manhattan, Selasa (22/10).

Menurut ekonom senior yang gigih dan konsisten mengusung ekonomi konstitusi ini, seharusnya pengusaha dan pemerintah mencoba memahami latar belakang mengapa buruh menuntut kenaikan upah yang dianggap tinggi. Buruh adalah juga bagian dari rakyat Indonesia yang termarjinalkan. Sebagian besar rakyat merasakan beban hidup yang semakin berat seiring dengan naiknya harga berbagai bahan pangan, biaya transportasi, dan perumahan.

Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini menegaskan, tingginya harga kebutuhan pangan adalah buah dari kebijakan ekonomi khususnya perdagangan yang keliru. Dipertahankannya sistem kuota impor telah melahirkan kelompok-kelompok kartel yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Pada saat yang sama, kartel-kartel ini mendikte harga untuk memperoleh keuntungan sangat besar, yang sebagian mereka gunakan untuk menyogok pejabat-pejabat korup.

Rizal Ramli yang juga banyak diaspirasikan sebagai Capres 2014 paling ideal itu mengemukakan, bahwa pihaknya (Kadin) akan melobi pemerintah agar sistem kartel yang hanya menguntungkan segelintir pemain besar dihapuskan. Sebab, sistem inilah salah satunya yang membuat ekonomi masyarakat kita (termasuk buruh) selalu menjadi sulit, sehingga mereka menuntut kenaikan gaji agar dapat menyesuaikan dengan kondisi mahalnya harga-harga kebutuhan seperti saat ini.

“Saat ini rakyat kita membayar harga daging sapi, gula, dan kedelai  100 persen lebih mahal dibandingkan harga di pasar internasional. Saya yakin, kalau sistem kartel dihapuskan, harga berbagai bahan pangan itu bisa turun hingga 80 persen,” tegas Rizal Ramli, seperti dikutip rmol.co.

------------

*Sumber: Kompasiana

Presiden SBY “Banci”. DPR-MPR “Bencong”?

[RR1online]:
MAAF, artikel ini harus saya beri judul seperti di atas, bukan karena SBY maupun sejumlah anggota DPR-MPR (yang pria) sudah memakai gaun dan berdandan layaknya seorang wanita. Sekali lagi, bukan seperti itu! Kalau pun iya, maka tentu itu terpulang dari masing-masing individu yang bersangkutan, atau mungkin menurut cara pandang berbagai pihak saja.

Yang jelas, artikel ini bertujuan untuk hanya mencari sebuah pembenaran, sekaligus bermaksud sebagai “nyanyian” kekecewaan dari saya terhadap kondisi bangsa kita yang saat ini masih banyak dirundung nestapa karena kemiskinan, karena kebodohan, dan karena ketidakberdayaan akibat kesulitan ekonomi yang belum jua sejauh ini bisa diatasi pemerintah.

Sementara di sisi lain, dengan kondisi negeri yang masih begitu banyak bertumpuk dengan masalah, pemerintah (terutama presiden dan sebagian besar anggota DPR-MPR) malah nampaknya hanya pandai berbicara dan sibuk ke sana ke mari mengejar kepentingan kelompok dan diri sendiri. Sampai-sampai, anggaran yang sedianya menjadi hak rakyat pun boleh jadi tak sedikit dilahap, dari jumlah kecil hingga yang bernilai besar, semuanya disikat, seakan sudah menjadi sebuah “budaya” dalam sebuah lingkaran kekuasaan yang menganut prinsip “memanfaatkan kesempatan selagi ada”.

Sesungguhnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum, artinya semua orang sudah tahu. Sebab, hal itu telah lama menjadi perbincangan di mana-mana tentang kondisi bangsa yang masih berlangsung begitu-begitu saja, juga dengan masih terpeliharnya “budaya” elit parpol dan pejabat negara yang banyak gemar melakukan perbuatan “kotor” itu, seperti korupsi-nepotisme-kolusi dan lain sebagainya.

Sejauh ini, publik juga sangat yakin, bahwa sesungguhnya SBY sebagai presiden tentu tahu persis dengan kondisi negeri yang masih memiliki banyak persoalan yang belum teratasi hingga saat ini. Dan sangat mungkin SBY pun sangat tahu siapa-siapa yang saat ini sedang “asyik” berkorupsi-ria. Hanya sangat disayangkan, ketika telah mengetahui kondisi seperti itu, SBY sebagai presiden justru terlihat hanya lebih banyak cincong (banci) atau banyak bicara, curhat, jumpa Pers, bahkan membuat sejumlah album lagu dan lain sebagainya.

Jika SBY tidak mengetahui apa-apa tentang kondisi tersebut di atas (termasuk tidak mengetahui siapa-siapa yang melakukan korupsi), maka menurut saya, SBY memang benar-benar bukanlah presiden yang baik, serta bukan sosok pemimpin yang dibutuhkan dan yang diharapkan rakyat saat ini.

Ketegasan SBY dalam menyikapi setiap persoalan negara dan bangsa, selama ini sebetulnya sangat diharapkan rakyat agar dapat segera diikuti dengan aksi gerak cepat melalui tindakan nyata. Bukan hanya sekadar mengajak atau mengimbau, apalagi jika cuma curhat-curhatan melalui corong (jumpa Pers) yang ujung-ujungnya SBY malah bisa disebut sebagai “banci” (banyak cincong) tanpa solusi.

Jika memang SBY tak ingin disebut “banci”, atau kalau memang SBY ingin disebut orang yang paling di depan dalam hal memberantas korupsi, maka SEGERA lakukan terobosan, misalnya, BANTU dan LINDUNGI KPK dalam membongkar serta mengungkap semua pegiat dan pelaku korupsi…!!!! Tetapi apabila SBY hanya banyak cincong (tidak melakukan terobosan apa-apa seperti yang dimaksud), maka JANGAN SALAHKAN jika saat ini mata publik menyorot tajam ke diri SBY sambil berkata: “jangan-jangan tuan Presiden juga terlibat..???”

Sangat disayangkan, karena ketika sorotan tajam mata publik tersebut sudah mengarah kepada kebenaran, DPR dan MPR (juga dengan lembaga hukum lainnya) justru nampaknya juga hanya “bencong” (benyai dan congak). Benyai artinya terlalu “lembek”, dan congak artinya hanya mampu mengangkat dan menunduk-nundukkan muka (kepala), karena tak berkutik dan tak berani mengambil langkah tegas atas seluruh indikasi yang sesungguhnya telah terang benderang terlihat di depan mata.

Jika memang DPR-MPR dan lembaga hukum lainnnya tak ingin disebut “bencong”, atau kalau memang DPR-MPR dan lembaga hukum lainnnya ingin disebut lembaga yang paling di depan dalam hal pemberantasan korupsi, maka…. SEGERALAH lakukan terobosan atas nama rakyat, misalnya, BANTU dan LINDUNGI KPK dalam membongkar serta mengungkap semua pelaku dan pegiat korupsi…!!!!

Tetapi apabila DPR-MPR dan lembaga hukum lainnnya hanya tetap benyai dan congak (tidak melakukan terobosan apa-apa seperti yang dimaksud), maka JANGAN SALAHKAN jika saat ini mata publik pun menyorot tajam ke diri DPR-MPR dan lembaga hukum lainnnya sambil berkata: “jangan-jangan kalian juga terlibat..???”

Sayangnya, yang paling banyak bersuara dan mendesak melalui gerakan saat ini hanyalah dari rakyat yang terdiri dari sejumlah LSM anti-korupsi. Yakni di antaranya ICW= Indonesian Corruption Watch, KoMpAK= Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, GeRAK= Gerakan Rakyat Anti Korupsi, For-GeBRAK= Forum Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi, Pukat= Pusat Kajian Anti Korupsi, S@MAK=Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi, GeMPita= Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara, OAK= Organisasi Anti Korupsi, SorAK= Solidaritas Gerakan Anti Korupsi, MTI= Masyarakat Transparansi Indonesia, TII= Transparency International Indonesian, dan lain sebagainya.

Ada juga sejumlah tokoh-tokoh nasional pemberani yang turut giat mengumandangkan dan menyerukan agar KPK segera menuntaskan dugaan kasus korupsi yang melibatkan banyak elit dan pejabat di negeri ini. Tokoh-tokoh itu di antaranya adalah Rizal Ramli (Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan-ARuP), Fadjroel Rahman (Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi-Kompak), KH. Hasyim Muzadi (Tokoh lintas agama Asia), Ratna Sarumpaet (Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia-MKRI), dan lain-lainnya.

Rizal Ramli bahkan mendesak KPK agar tidak segan-segan “mengamputasi kepala ikan busuk”. Sebab, menurutnya, ikan busuk itu dimulai dari kepala, bukan dari ekornya. Bukan cuma itu, aktivis 77/78 ini juga meminta KPK agar tidak mengulur-ulur kasus Century, IT KPU, Hambalang, dan lain sebagainya.

Fadjroel Rahman pada 2011 juga sempat mencukur rambutnya hingga berkepala gundul di halaman depan gedung KPK. Selain untuk memenuhi nazarnya karena Nazaruddin telah tertangkap dari pelariannya kala itu, Fadjroel juga mengaku sengaja berkepala gundul sebagai kado ulang-tahun SBY pada September 2011 yang lalu.

Kembali mengenai Presiden SBY “Banci” dan DPR-MPR “Bencong”. Pada tahun lalu, seperti dilansir Republika, di Bandung ternyata ada waria, Anggie yang telah menyebut Presiden SBY dan DPR-MPR lebih banci. Saat itu, ia turut bergabung dalam aksi unjuk-rasa menolak kenaikan BBM dan mengecam kebijakan Pemerintah SBY. Ia menilai SBY seperti banci. Bukan hanya SBY yang disentil dalam orasinya, tetapi juga DPR dan MPR.

Benarkah SBY “banci”..??? “Kalau SBY banci, dandan dong seperti saya,” teriak Anggie melalui corong orasi yang diikuti ledakan tawa dari para pendemo, seperti dikutip oleh suarapembaruan.

Nampaknya memang, banci yang mencari nafkah secara halal (misalnya bekerja di salon kecantikan) atau bahkan sebagai pengamen jalanan guna mempertahankan hidupnya itu lebih patut kita hargai, daripada presiden atau pejabat negara yang hidup kaya dan serba berkelebihan tetapi hanya berasal dari hasil korupsi..?!!
———————

Salam PERUBAHAN…!!!

Ini Dampaknya Jika SBY Benar-benar Pembohong

[RR1online]:

SILAKAN dijelajahi sendiri di dunia maya. Di sana, hanya dengan mengetik: “SBY Suka Bohong Ya”, maka akan bermunculan banyak (misalnya, pencarian di google) tentang SBY yang sejak menjadi presiden telah melakukan banyak kebohongan.

Bahkan saking seringnya berbohong, ada sumber yang menyebut, bahwa SBY telah berbohong sebanyak 999 kali. Angka 999 ini, tentu saja hanya mewakili makna yang menerangkan bahwa SBY memang “sering” berbohong. Kebohongannya itu diklasifikasi menjadi: kebohongan lama, kebohongan agak lama, dan kebohongan baru.

Kebohongan lama misalnya, SBY diduga telah melakukan kebohongan dan boleh dikata sebagai penipuan besar, yakni dengan membohongi negara saat pertama kali masuk mendaftar di Akabri (Sekarang Akmil). Saat itu, menurut forum.kompas.com, SBY ternyata telah memiliki seorang istri dan dua anak putri yang harus disembunyikan identitasnya, sebab Akabri tidak menerima calon Taruna yang telah beristri. Demi itu pun, SBY sudah mulai berani membohongi negara, juga tentunya membohongi Tuhan. Jika hal ini benar, maka memang SBY sungguh “terlalu”.

Kebohongan agak lama misalnya, mengenai angka kemiskinan. Pemerintah berkali-kali menyatakan telah berhasil mengurangi kemiskinan. Tetapi faktanya, penduduk yang layak menerima beras untuk rakyat miskin (Raskin) maupun penduduk yang berhak menerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas), tidaklah drastis berubah.

Kebohongan baru misalnya, SBY berkali-kali pula mengatakan, pejabat atau menteri yang lebih fokus mengurus parpolnya lebih baik mengundurkan diri saja. Padahal, SBY sendirilah yang justru dinilai lebih fokus mengurus partainya. Ini terbukti dengan berhasilnya SBY menduduki diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, lalu bergegas menggelar Konvensi Capres di saat negara masih dililit banyak persoalan. Begitu juga dengan ajakan untuk “Katakan Tidak Pada Korupsi”, padahal saat ini malah sorotan tajam mata publik melihat korupsi justru bersarang di dalam istana.

Dan kebohongan yang sangat baru, yakni beberapa hari lalu terjadi penudingan SBY dengan sangat marahnya memvonis 1000%…2000% Lutfhi Hasan Ishaaq (LHI) sebagai pembohong. Dan boleh jadi, seluruh pengamat dan analis serta tokoh nasional pergerakan pun terbahak-bahak dengan sikap SBY yang mendadak bagai “cacing kepanasan” itu. Rizal Ramli menyebut sikap SBY ini hanya merendahkan dirinya sendiri sebagai presiden. Sebab, menurut Rizal Ramli, jika presiden sudah emosi begitu tentulah ada apa-apanya.

Katakanlah LHI misalnya memang bersalah, tetapi keterangan-keterangannya di dalam sidang belum tentu adalah bohong. Yang bisa memvonisnya berbohong atau tidak, itu hanyalah Majelis Hakim, bukan presiden!

Dan semua dugaan kebohongan SBY ini sebetulnya sudah menjadi persoalan yang amat SERIUS, bahkan sangat serius. Sehingga seluruh rakyat Indonesia amatlah mengharapkan agar dapat (segera) secepatnya dibongkar.  Iwan Fals bilang: “Bongkar Kebiasaan Lama…!!!”

Olehnya itu, sebelum terlambat, Presiden SBY pun diajak segera ‘bertobat’ untuk tidak lagi meneruskan kebiasannya membohongi dan mengelabui masyarakat. Sebab, jika tidak, maka ini akan memunculkan banyak dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik bagi rakyat Indonesia maupun bagi diri SBY sendiri, yakni:

A. Dampak Secara Umum
1. Saya yakin, jika punya presiden yang doyan berbohong, maka Indonesia tidak akan mengalami kemajuan sebagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia.

2. Jika presiden sudah diketahui gemar berbohong, maka saya yakin anak-anak Indonesia pun banyak yang tidak segan-segan ikut “gemar” berbohong.

3. Negara yang memiliki seorang presiden yang berani berbohong, maka negara itu juga akan pasti dibohongi oleh negara-negara lain. Artinya, negara-negara lain tak akan mengalami kesulitan sedikit pun untuk ikut-ikutan membohongi rakyat Indonesia ketika menginginkan sesuatu di negeri ini, sebab diketahui presidennya pun pandai berbohong.

4. Jika presiden yang diberi amanah sebagai pemimpin rakyat itu menggunakan kekuasaannya untuk salah satunya membohongi rakyatnya, maka Tuhan pun pasti murka dengan memperlihatkan berbagai macam PERINGATAN. Dan jangan dikira, peringatan Tuhan yang telah terjadi itu hanya sebatas kecelakaan, musibah, atau bencana alam semata. Tidak, sekali lagi TIDAK! Misalnya, tsunami; tanah longsor; banjir; kecelakaan di darat, di laut serta di udara;   dan masih banyak lagi.

B. Dampak Secara Khusus
1. Jika punya presiden yang gampang berbohong, maka logika dan intuisi saya berkata, bahwa perbuatan tercela lainnya pun pasti bisa dengan gampang dilakukan oleh presiden (misalnya, korupsi).

2. Saya yakin, jika presiden sudah diketahui banyak berbohong, maka tentu banyak pula pejabat-pejabat lainnya di negara ini yang ikut berani berbohong.

3. Jika punya presiden yang mampu berbohong, maka Rakyat Indonesia jangan berharap Pemilu 2014 bisa menghasilkan Pemilu yang berkualitas baik. Sebab, boleh jadi dari awal tahapan-tahapan untuk Pemilu tersebut juga sudah mengandung kebohongan besar. Kalau tidak percaya, bisa dibongkar data-data KPU yang tidak becus dan berantakan itu. Dan coba desak DKPP untuk juga ikut berkata jujur bahwa sesungguhnya terindikasi parpol yang lolos hanya satu parpol saja dalam tahapan verifikasi, yakni Nasdem.

4. Jika kita tetap memiliki presiden yang pandai berbohong, maka saya yakin, orang-orang jujur atau yang benar-benar tegas sebagai tokoh-tokoh nasional arus PERGERAKAN PERUBAHAN seperti Rizal Ramli, Jokowi, Surya Paloh, Mahfud MD, Ahok, Yusril Ihza Mahendra serta lain sebagainya, dan mungkin juga orang “seperti” saya selalu diusahakan berada diposisi yang salah, bahkan dituding sebagai pihak yang berbohong.

Itulah dampaknya ketika kita saat ini memiliki seorang presiden yang gemar berbohong. Dan presiden seperti ini memang harus diakui sangat sulit ditumbangkan, meski sesungguhnya jika melihat kondisi seperti saat ini sudah sangat layak untuk dilengserkan. Sayangnya, ini sulit untuk dilakukan, karena boleh jadi lembaga-lembaga negara penting lainnya pun sudah ikut menjadi pembohong.

Dan hanya ada dua cara untuk menghentikan kebiasaan TERCELA (kebohongan) presiden itu. Yakni, pertama: Rakyat Indonesia bisa mendesak dengan upaya sekuat-kuatnya DPR dan MPR-RI untuk segera menjalankan Pasal 7A UUD 1945, yaitu: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan TERCELA maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Dan jika cara pertama tak mempan, maka apa boleh buat, lakukan saja cara kedua. Yakni silakan seluruh Rakyat Indonesia BERDOA se-khusyu’-khusyunya dan setulus-tulusnya memohon agar Tuhan saja yang menangani presiden dan para pemimpin yang gemar membohongi rakyat itu. Amin..!!!

Selamat Idul Adha 1434 H, semoga sifat-sifat dan nafsu kebinatangan kita mengalir lepas bersama mengalirnya darah-darah hewan qurban di hari Idul Adha ini. Dan semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin…!!!>map/ams

Jangan Cuma Salahkan Akil, Salahkan Juga dong Presiden!?

Kategori: Opini*

[RR1online]:

SUDAH terlalu panjang sesungguhnya perjalanan bangsa ini berada di jalur kesesatan. Dan sudah terlalu dalam sebenarnya negeri ini tenggelam di lumpur kebodohan. Serta, sudah terlalu banyak sebetulnya peringatan dari Tuhan berupa bencana yang menimpa akibat “ulah” para pemimpin di negeri ini.

Tetapi kita tidak mau sadar, atau mungkin cuma pura-pura tidak tahu, lalu hanya bisa diam dan lebih memilih berkata-kata atau bertanya-tanya di dalam hati: “…bahwa kita sesungguhnya salah memilih presiden..? Keluarga presiden (termasuk besan), kader parpolnya, hingga orang dan kerabat terdekatnya nyaris seluruhnya melakukan KORUPSI. Bahkan anak, istri dan diri presiden pun tak luput disebut-sebut disinyalir telah menggunakan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri, alias korup …”

Kecewaan dan kejengkelan rakyat terhadap presiden selama ini hanya bisa dipendam di dalam hati.  Rakyat cuma bisa “memberontak” dan menghujat presiden di dalam hati, mereka lebih banyak tak berani sedikit pun untuk melontarkannya di depan umum. Mereka takut dikatakan melawan konstitusi.

Tetapi di sisi lain, tidak sedikit pejabat negara (“pemegang konstitusi”) malah tega merobek-robek konstitusi itu dengan melakukan kejahatan politik demi mendapatkan kekuasaan. Lalu…masihkah rakyat disebut melawan konstitusi ketika pemimpin yang dilahirkan adalah ternyata pula dari hasil kejahatan konstitusi yang berbau politik…???

Saya ingin katakan dengan tegas, bahwa sesungguhnya negara dan bangsa kita saat ini sangat terasa sedang berada dalam pengaruh “Politik Hitam”, yakni dari partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Rizal Ramli menyebutnya, bahwa orang baik bisa salah gaul dan bisa berbuat salah ketika berada di dalam sistem yang kini dijalankan oleh parpol tersebut. Seperti Pepatah Melayu: masuk ke dalam kandang kambing, harus ikut mengembik. Jika tidak, maka siap-siap menjadi “kambing hitam”.

Saya melihat keadilan memang benar-benar tidak terjadi di negeri ini. Ketika Soeharto berhasil dilengser karena dinilai salah satunya sangat “bebas” melahap anggaran negara, tetapi tidak sedikit yang mengakui bahwa pembangunan infrastruktur (fisik) dan psikis masih lebih nampak berjalan baik.

Dan bandingkan dengan sekarang, anggaran negara yang sudah melimpah, ditambah sokongan utang negara yang begitu besar, dan ditambah lagi dengan 1001 investor asing yang sudah menguasai SDA kita dari Sumatera hingga membentang ke Papua, tetapi kondisi rakyat kita malah terasa makin jauh dari kesejahteraan.

Padahal logikanya, dengan APBN yang setiap tahun meningkat itu, maka ekonomi rakyat juga harus ikut membaik. Tetapi sayangnya, wajah pembangunan infrastruktur saat ini boleh dikata masih jauh dari yang diharapkan, kondisi pembangunan psikis juga lebih parah dan amat memprihatinkan.

Yang berkaitan dengan psikis ini bisa dilihat dari rontoknya moral dan akhlak sebagian besar pejabatdan pemimpin di negeri ini. Kasus asusila, seperti “beraksi” dalam video porno, nonton video porno saat sidang, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Juga kasus akhlak lainnya, misalnya melakukan korupsi, melalui mark-up, kongkalikong, suap dan lain sejenisnya. Yang kesemuanya sungguh malah menambah rakyat makin sakit hati karena merasa dikhianati dan dibohongi oleh para pejabat (pemimpin) di negeri ini.

Bukan hanya pejabat (pemimpin) yang kini banyak rusak moral dan akhlaknya. Sejauh ini kita juga sudah banyak menyaksikan kebrutalan sejumlah masyarakat, misalnya tawuran pelajar, perkelahian antarwarga, perampokan, pemerkosaan, aksi teroris dan lain sebagainya.

Mengetahui serta menyaksikan semua fenomena dan kondisi buruk tersebut, tentu memaksa banyak pihak untuk kembali bertanya-tanya dalam hati: “…apakah semua itu adalah hasil pembangunan yang telah diukir oleh pemerintah yang berkuasa saat ini..??? Dan mengapa sampai semua itu bisa terjadi…???”

Untuk menjawabnya, saya hanya cukup memunculkan satu sisi yang menjadi unsur substansinya. Bahwa kita semua sepakat, bahwa segala tindak-tanduk dan ucapan pemimpin itu  selalu menjadi patokan serta contoh bagi rakyatnya. Jika pemimpin berbuat korup, maka kecenderungannya tentu akan DIIKUTI dan DICONTOHI oleh bahawannya (orang-orang di bawahnya). Sehingga tak keliru kiranya jika Rizal Ramli mempopulerkan istilah, bahwa ikan busuk itu dimulai dari kepalanya, bukan dari ekornya. Coba kalau kepalanya tidak busuk, maka tubuh hingga ekornya pun diyakini tidak akan busuk.

Sebab logika berpikir saya juga mengarah kepada suatu pemahaman, bahwa apa mungkin Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Rudi Rubiandini, Akil Mochtar, dan para terduga pelaku korupsi lainnya bisa seberani itu melakukan korupsi…??? Bukankah ibarat seorang anak bisa melakukan sebuah perbuatan karena lebih banyak mendapat contoh dari orangtuanya???

Jangan lupa, kita sudah lama menantikan adanya pemimpin yang Ing Ngarso Sung Tulodo. Yakni seorang pemimpin (presiden) yang mampu memberikan suri teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi, istilah inilah sepertinya yang belum bisa diperlihatkan oleh presiden kita melalui parpolnya itu. Sebab, kita tentu amit-amit dan tidaklah ingin sama sekali mencontoh (meneladani) apa yang sedang “terlihat” di tubuh parpol penguasa saat ini.

Mereka yang telah terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut (termasuk kepala daerah), menurut saya, secara psikologis adalah merupakan “produk” dari “percontohan”, bukan “proses percontohan”. Sebab saya yakin, mereka-mereka tersebut adalah orang-orang yang sangat paham dengan hukum, tetapi di sisi lain mereka (sekali lagi secara psikologis) lebih memilih untuk tunduk pada “atasan”. Mereka bisa “tertarik” untuk pula melakukan sesuatu ketika sesuatu itu dilakukan oleh atasan. Dan mereka juga tidak  akan segan-segan melakukan sesuatu hal, meski itu menabrak aturan, karena (secara psikologis) mereka merasa terlindungi oleh “sang atasan” yang mereka ketahui juga berbuat hal serupa.

Mereka yang tertangkap, tersangka maupun terdakwa kasus korupsi saat ini hanya lebih pantas disebut “Korban Percontohon”. Ibarat anak yang terpaksa tertangkap mencuri karena ia tahu ayahnya juga seorang pencuri. Dari sini, kita jangan hanya larut menyalahkan si anak atas perbuatannya tersebut, lalu melupakan dan mungkin pura-pura tidak tahu bahwa sesungguhnya kesalahan itu harus bisa lebih ditimpakan kepada sang ayah yang telah memberikan contoh buruk terhadap anaknya.

Anak yang rajin beribadah dan tidak akan tertarik untuk ikut membantu ayahnya sebagai pencuri hanya lebih banyak terjadi di sinetron. Hmmm…. apakah juga mungkin, seorang presiden berani ditangkap karena korupsi hanya juga terjadi di dalam film…??? Tetapi setidaknya “film” inilah yang sedang sangat dinanti-nantikan penayangannya oleh seluruh rakyat Indonesia…!!!! Namun jika KPK tak berani, maka KPK juga patut diduga hanya sedang bermain film…?!?

Akhirnya, sebagai sesama orang Makassar, kutitipkan pesan untuk khususnya buat Abraham Samad selaku Ketua KPK: “...Paenteng-ki Siri’, Saribbattang. Saba’, Sikali-jaki antu appare kodi ri KPK, maka kodingasemmi antu arenna tau Mangkasara-ka. Jari, ngu’rang-ngu’rangi-ki Saribbattang, erang baji-bajiki kalenta, pabajiki jappanta. InsyaAllah..Karaeng Ata ‘ala nasareantongki kabajikan ri-lino sagang ri-akhera’….”

Artinya: “….Tegakkan rasa malu, Saudara. Sebab, sekali saja berbuat jelek di KPK, maka jeleklah itu semua nama orang Makassar. Jadi, ingat-ingatlah Saudara, pandailah membawa diri, perbaiki langkah. InsyaAllah…Tuhan akan memberikan kepada Anda kebaikan di dunia dan di akhirat….”
Salam Perubahan….!!!!

Ini Akibat Jika Hanya Terpesona pada Popularitas

Kategori: Opini*

[RR1online]
SEJAUH ini, belum ada yang bisa ditunjuk sebagai keberhasilan yang hebat dari kinerja pemerintah saat ini. Janji-janji untuk kesejahteraan rakyat, sampai detik ini pun belum bisa dibuktikan oleh penguasa saat ini. Padahal sebelumnya, rakyat sangat yakin nasib mereka bisa berubah jika memilih sosok yang sudah sangat POPULER ketika itu untuk menjadi pasangan presiden.

Tetapi, lihat dan rasakanlah sendiri, bagaimana kondisi ekonomi di negara yang katanya agraris dan subur ini. Petani dan nelayannya malah menjadi “tamu” di negeri sendiri, harga seluruh kebutuhan pangan naik dan amat sulit dijangkau oleh masyarakat, harga BBM tetap dipaksa dinaikkan meski mendapat penolakan serius dari rakyat, nilai rupiah yang melemah, utang negara yang terus bertumpuk dan bertambah, aset-aset dan kekayaan alam bumi kita lebih separuh sudah dikuasai oleh negara asing, tetapi…..rakyat kita masih… dan masih tetap miskin.

Lihatlah, bagaimana pemerintah memperlakukan rakyatnya yang miskin itu hanya dengan mampu memberi BLSM, yang secara psikologis malah hanya membuat mereka merasa makin miskin. Jika pemerintah hanya mampu memberi BLSM, maka siapa saja termasuk saya pun bisa menjadi presiden. Sayangnya, saya BELUM POPULER.

Dan sungguh, rakyat kita saat ini sudah lelah menjerit dan menangis, suara dan air mata mereka telah kering, dan boleh jadi sekering serta setandus jiwa pemerintah yang belum jua tersentuh sedikit pun untuk cepat-cepat mengatasi persoalan ekonomi yang sedang terancam krisis di negara kita ini.

Meski telah diperingatkan melalui kritikan yang diikuti dengan sejumlah saran pemecahan masalah dari beberapa ahli dan pengamat ekonomi, tetapi pemerintah (terutama presiden) masih juga tetap merasa diri lebih hebat dari lainnya, kritik dan saran maupun masukan diabaikannya.

Parahnya, bukannya berkonsentrasi untuk cepat-cepat mengatasi masalah ekonomi, Presiden kita bersama sejumlah menteri (termasuk ketua DPR, DPD, 1 anggota BPK, 1 Duta Besar, 1 Gubernur dan lainnya) nampak malah lebih kelihatan fokus mengurus partainya agar tetap POPULER dengan melakukan konvensi capres daripada mewujudkan invensi pemecahan terhadap masalah ekonomi, juga korupsi di negara ini. Hmmm…mm…????

Sehingga jangan salahkan jika tak sedikit pihak merasa kecewa dengan “ulah” pemerintah yang saat ini nampak lebih mementingkan kelompok (partainya) daripada kepentingan rakyatnya yang masih sangat jauh dari tingkat kesejahteraan. Termasuk jangan salahkan ketika sosok seperti Rizal Ramli terus mendesak dan mengkritik pemerintah yang lebih memburu POPULARITAS ketimbang segera mewujudkan kebijakan yang  populis.

Dan tolong jangan salahkan pula jika saya amat mengagumi Rizal Ramli saat ini. Sebab, saya mengamati sejauh ini ternyata hanya sosok Ekonom Senior ini yang tetap konsisten menyuarakan hak-hak rakyat melalui kritikan diikuti dengan saran solusinya, baik secara lisan maupun mendatangi langsung para pengambil keputusan di tempat masing-masing.

Dengan mengetahui kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini merosot dan tak jelas ke mana arahnya, serta dengan memperhatikan masalah korupsi yang terus merajalela dan belum juga tertuntaskan, maka Rizal Ramli yang sejak dulu aktif melakukan pergerakan perubahan ini menilai, bahwa Indonesia sesungguhnya cuma membutuhkan empat kriteria pemimpin yang dibutuhkan untuk ke depan. Yakni memiliki visi, integritas, kapasitas teknis memecahkan masalah, dan popularitas.

Sayangnya, menurut Rizal, di beberapa tahun terakhir hingga saat ini, faktor popularitas yang selalu menjadi ukuran buat sebagian orang memilih pemimpin tanpa mendahulukan tiga kriteria lainnya itu. Akibatnya, dapat dirasakan saat ini, bahwa ukuran popularitas tak mampu menyejahterakan rakyat dan sulit membawa Indonesia sebagai negara yang disegani di Asia.

“Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan rakyat Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa maju. Pemimpin yang mampu mengurangi utang yang sudah lebih dari Rp2.100 triliun. Pemimpin yang dalam tempo cepat mampu mengurangi empat devisit sekaligus yang telah membawa pereknomian Indonesia pada ‘lampu kuning’,” ujar Rizal Ramli pada Forum Indonesia, satu acara talk show yang digelar Metro TV, Kamis malam (12/9), yang diiringi gemuruh tepuk tangan dari audiens yang memenuhi grand-studio, seperti dilansir wartaekonomi.com.

Dikatakannya, Indonesia butuh pemimpin yang punya visi yang jelas, mau dibawa ke mana Indonesia ke depan. Pemimpin yang punya integritas, mampu mengemban kepercayaan rakyat dengan amanah. Pemimpin yang bekerja dengan hati untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan hanya sibuk menyenangkan majikan asing. Pemimpin yang mampu memecahkan masalah, bukan justru menjadi bagian dari masalah.

“Indonesia tidak butuh pemimpin yang sekadar mengandalkan popularitas. Saya juga minta bangsa Indonesia belajar dari pengalaman sembilan tahun terakhir ini. Bagaimana pemimpin yang hanya bermodal popularitas ternyata tidak mampu memecahkan masalah, tapi malah justru menjadi sumber masalah itu sendiri,” lontar Mantan Menko Perekonomian ini.

Menurut Rizal Ramli, selama ini rakyat Indonesia memang mudah terpesona dengan popularitas tokoh, sehingga menganggap yang bersangkutan pantas menjadi pemimpin. Padahal, dari keempat kriteria tersebut, hanya popularitas yang bisa direkayasa. Dengan iklan dan publisitas yang terus-menerus, persepsi publik dapat digiring ke arah yang dikehendaki. Seorang yang selama ini jadi bagian dari masalah kemudian seolah-olah menjadi pembawa solusi, pecundang menjadi pemenang, bahkan penjahat bisa tiba-tiba berubah menjadi pahlawan,  dan seterusnya.

“Kalau kita terus-menerus terpesona dan terjebak pada popularitas, maka Indonesia tidak akan bisa menjadi next China, next Japan, next Korea. Indonesia hanya akan menjadi next Filipina. Ingat, Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan para pendiri bangsa lain menjadi pemimpin karena mereka telah membuktikan visinya, integritas, dan kapasitasnya dalam memecahkan masalah. Kalau popularitas yang menjadi ukuran, Soekarno tidak akan pernah menjadi presiden karena dia tidak mampu membayar iklan televisi, pasang baliho besar-besar di setiap sudut jalan, atau merekayasa publisitas,” jelas Rizal Ramli, yang namanya juga terus menanjak sebagai Capres paling ideal 2014.

Selain Rizal Ramli, talk show bertema “Siapa Mampu Mengalahkan Jokowi?” itu juga menghadirkan 20 narasumber dengan berbagai latar belakang, sebagian besar adalah para politisi Senayan yang mewakili partai masing-masing. Namun ada juga pengamat seperti Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dan pakar komunikasi politik yang kini menjadi anggota konvensi Partai Demokrat Effendi Ghozali.
------------
*Sumber: Kompasiana

Fenomena Politik Pendukung Emosional

Kategori: Opini*

[RR1online]:
JELANG Pemilu 2014, banyak orang yang tanpa sadar telah terjebak dalam manuver-manuver politik praktis. Caci-maki dan saling hujat dengan mudahnya terlontarkan demi membela figur yang mereka nilai lebih layak didukung sebagai Calon Presiden (Capres) 2014 mendatang.

Parahnya, mereka para pendukung itu kebanyakan adalah bukan sebagai kader partai politik (parpol) “pengusung” figur tersebut. Dan celakanya, sebagian besar di antara mereka bahkan sama sekali belum mengenali secara jelas seperti apa sesungguhnya figur yang mereka dukung itu.

Satu-satunya alasan klasik yang sangat menonjol  mengapa mereka ikut mendukung figur tersebut adalah, bahwa “NAMA” figur itu sudah sangat populer di mana-mana. Bahkan sebagian di antaranya bisa dengan gampangnya menunjuk mana figur  yang cocok dan mana figur yang tidak pas untuk jadi capres hanya berdasar pada PANDANGAN MATA dan menurut PERASAAN masing-masing.

Padahal tanpa disadari, figur-figur yang ada saat ini bisa menjadi populer adalah lebih banyak karena dari hasil “rekayasa” media melalui pemberitaan yang gencar  disuguhkan ke permukaan. Kemudian ini diperkuat lagi dengan  kalimat-kalimat “manis pemikat” dari figur-figur itu yang memang secara sengaja “merangsang” masyarakat melalui penayangan iklan-iklan di berbagai media komersial.

Celakanya, tidak sedikit masyarakat yang langsung menelan bulat-bulat dan mentah-mentah suguhan berita maupun iklan-iklan dari media komersial tersebut. Ditambah lagi karena mengetahui bahwa teman, tetangga dan keluarganya telah mendukung figur bersangkutan, membuat seseorang pun ikut mengukuhkan figur yang telah populer itu sebagai jagoannya tanpa diikuti dengan sikap bijaksana dan cermat.

Sungguh, sikap seperti inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka lebih banyak hanyalah ikut-ikutan mendukung secara emosional, bukan secara rasional.

Sehingga, ketika terlibat dalam “diskusi” atau perbincangan seputar figur-figur capres yang berkualitas, maka mereka-mereka inilah (pendukung emosional) yang akan nampak lebih banyak secara vulgar melontarkan kata-kata kasar dan sinis kepada figur lainnya demi membela jagoannya.

Dan aksi menghujat dan mencaci maki figur-figur lain ini dapat dengan jelas dilihat di sejumlah media-sosial, seperti di Facebook, twitter dan bahkan pula di Kompasiana sebagai media warga yang memang paling terkemuka saat ini.

Sedikit tentang Kompasiana, yang hingga saat  ini nampaknya memang telah berhasil menempatkan diri sebagai “penyedia media” bagi seluruh warga agar bisa pro-aktif “berkreasi” menumpahkan uneg-uneg melalui artikel masing-masing, termasuk tentunya bagi para pendukung emosional. 

Sehingga di sini sangat diharapkan seluruh Admin Kompasiana hendaknya tidak memanfaatkan pula “kepopuleran Kompasiana” untuk berat sebelah atau terkesan lebih berpihak kepada kepentingan sejumlah figur tertentu.

Artinya, Admin Kompasiana hendaknya harus bisa tetap memperlihatkan sikap profesionalismenya dengan senantiasa “membiarkan” persaingan (saling dukung mendukung) ini berlangsung secara fair tanpa harus ikut terjebak secara emosional pula. Misanya, Admin Kompasiana sebagai pemegang “otoritas”  di Kompasiana ini tentulah dapat saja “mungkin” secara emosional mengarahkan sejumlah artikel untuk ditempatkan pada posisi Headline, Highlight, Trending Articles, Featured Article dan lain sebagainya.

Kehadiran Facebook, Twitter, apalagi Kompasiana adalah sangat berperan menentukan pembentukan opini publik. Saya bisa menunjuk di antara media-sosial ataupun media warga yang ada saat ini, maka Kompasiana-lah yang  paling mampu memperlihatkan perannya secara amat strategis, karena di Facebook dan di Twitter tidak ada penempatan tata-letak postingan atau artikel berdasarkan penilaian keputusan dari adminnya.

Sehingganya, Admin Kompasiana setiap saat dituntut agar mampu memperlihatkan “jati diri” Kompasiana sebagai “Kiblat Informasi” MILIK WARGA yang berasal dari kelas paling bawah hingga kelas ekslusif itu.

Apalagi menjelang Pemilu 2014 ini, Kompasiana dipastikan akan semakin “dikerumuni” oleh para member-nya untuk memposting artikel maupun sekadar mengomentari artikel milik kompasianer lainnya. Tentunya adalah artikel yang bernuansa politik akan semakin banyak mengalir masuk ke Kompasiana. Saling dukung-mendukung, yang diwarnai dengan hujat-menghujat, caci-maki dan pembunuhan karakter terhadap satu dengan lainnya pun akan semakin tajam dan sangat sulit dihindari.

Dalam hal ini pula saya katakan secara jujur, bahwa saya adalah termasuk orang yang sudah punya figur sebagai jagoan yang kini sedang saya dukung dan perjuangkan untuk dapat “terlahir” sebagai pemimpin di negeri ini, tetapi bukan untuk saya paksakan secara emosional agar orang lain bisa ikut mendukung, melainkan dengan cara-cara rasional. Dan ini saya mulai dengan memunculkan dan penampilan akun saya (facebook, twitter hingga di Kompasiana ini) secara tidak sembunyi-sembunyi, alias akun saya asli.

Dan sejauh ini, saya berusaha untuk tidak meladeni pendukung emosional seperti itu, kecuali dengan cara-cara rasional. Tetapi terus terang, saya sangat menolak cara ekstrem dari para pendukung emosional dalam mendukung figurnya secara berlebih-lebihan, yakni ketika memberi komentar, dengan mudahnya melemparkan kata-kata kasar yang bermaksud untuk menjatuhkan seorang figur yang diuraikan dalam artikel yang menjadi “saingannya” itu. Sehingga tentunya, ini bisa menimbulkan perdebatan sengit yang sangat tidak sehat, karena malah hanya akan saling menciderai dan melukai satu sama lainnya. Apakah begitu cara dan tujuan mendukung figur yang ingin dilahirkan sebagai PEMIMPIN di negeri ini???

---------

*Sumber: Kompasiana

Pemerintah Bagai Televisi Rusak, “Penonton” Amat Kecewa

Kategoti: Opini*

[RR1online]
BETAPA banyak masalah krusial yang sedang melilit bangsa ini. Sungguh amat memprihatinkan! Mulai dari masalah korupsi yang begitu banyak dilakoni oleh para pejabat dan aparat negara, hingga kepada masalah ekonomi yang saat ini merosot bersamaan anjloknya nilai rupiah.

Pemerintah yang dipercaya mengurusi masalah bangsa yang telah menumpuk saat ini, malah belum juga mampu memperlihatkan tanda-tanda yang menyejukkan hati rakyat. Bahkan rakyat mengaku amat kecewa dengan pemerintah yang saat ini terkesan bagai televisi rusak. Televisinya hidup, namun cuma dipenuhi bintik-bintik hitam-putih, bagai semut yang berjalan tak beraturan tanpa tujuan, tak ada gambar dan tampilan yang bisa ditonton serta dinikmati secara memuaskan.

Saat ini kalau ada masyarakat di level bawah (terutama rakyat miskin) yang mengaku puas dengan langkah-langkah pemerintah sekarang, maka itu bohong besar. Tetapi di sisi yang berseberangan, jika ada kalangan di level atas yang mengaku puas dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, maka itu 100% memang benar.

Pemerintah saat ini bukan hanya bagai televisi rusak, tetapi juga ibarat komputer berprosesor lelet yang sistem di dalamnya selalu hang, dan sedikit-sedikit harus di-instal ulang. Itu karena selain sudah terlalu banyak masalah yang terus ditampung tanpa langsung diikuti dengan solusi, juga karena sistemnya memang sudah digerogoti virus-virus yang mematikan.

Di komputer, ada virus yang dikenal dengan nama virus Dropper. Jangan-jangan di dalam tubuh pemerintahan juga ada virus seperti ini. Virus Dropper atau biasa juga disebut kuda troya.

Sedikit tentang virus ini: Kuda Troya adalah perangkat lunak yang mengundang pengguna untuk menjalankannya, dan menyembunyikan muatan yang merusak atau berniat jahat. Muatan dapat memengaruhi sistem secara langsung dan dapat mengakibatkan banyak efek yang tidak dikehendaki, misalnya menghapus berkas-berkas pengguna atau memasang perangkat lunak yang tidak dikehendaki atau jahat secara berlanjut. Kuda Troya yang dikenal sebagai virus penitis (dropper) digunakan untuk memulai wabah cacing komputer, dengan memasukkan cacing ke dalam jejaring setempat pengguna (users’ local networks).

Sederhananya, virus Dropper adalah virus yang dimodifikasi dengan penampakan menyerupai sebuah program yang bagi siapa saja melihatnya merasa tertarik untuk menginstalnya. Namun setelah terinstal, maka virus pun akan menyebar, tetapi Dropper tidak ikut menyebar. Dropper bisa berupa nama file seperti Readme.exe atau melalui Command.com yang menjadi aktif ketika program berjalan. Dan parahnya, satu program Dropper bisa terdapat beberapa jenis virus.

Nah.., tidaklah menutup kemungkinan jika selama ini di tubuh pemerintahan maupun di dalam jasad parpor juga ada virus serupa yang bercokol. Sehingga, jika kondisi televisi rusak ataupun komputer lelet yang bervirus ini tetap dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya SUNGGUH-SUNGGUH dan BERANI dari SEMUA PIHAK untuk memperbaikinya, maka jangan pernah bermimpi negara ini bisa menyenangkan dan menyejahterakan rakyatnya. Karena “Maaf…Kerusakan Memang dari Pesawat Televisi Anda”.(map/ams)
---------
Disadur dari: Kompasiana